Menu

Mode Gelap

Berita Terkini · 9 Sep 2023 14:35 WIB ·

Aparat Penegak Hukum Wajib Cermati Penggunaan Anggaran Kominfo Tulang Bawang


					Aparat Penegak Hukum Wajib Cermati Penggunaan Anggaran Kominfo Tulang Bawang Perbesar

Lampung (HP) — Terkait sampai saat ini tidak adanya pencairan Publikasi di Kabupaten Tulang Bawang, tuai kritik dari berbagai organisasi Pers, hal ini disampaikan langsung oleh Ketua dan Anggota Puluhan organisasi Pers yang tergabung dalam Forum Lintas Lembaga Pers (Forliga) Kabupaten Tulang Bawang, yang mana telah menyepakati akan menyampaikan Aspirasi mereka langsung ke PJ. Bupati. (Jum’at 8/9/2023).

Mendengar hal tersebut, lalu media harianpost.co mewawancarai langsung kepada Ketua JMSI Provinsi Lampung melalui Via telpon, menyampaikan apa pandangan Ahmad Novriwan selaku Ketua JMSI Provinsi Lampung terkait carut marutnya atau ketidak jelasan Anggaran Publikasi yang ada di Kominfo Kabupaten Tulang Bawang. (Sabtu 9/9/2023)

Ketua JMSI Lampung, memberikan sedikit wejangan untuk Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bahwa Masalah ini jangan dianggap sepele, apa lagi ini memasuki tahun politik, dan jangan sampai anggaran yang telah ditetapkan merupakan Hak para pemilik Media akan menjadi masalah sampai ke Aparat Penegak Hukum. “Ucapnya”

Berdasarkan pantauan saya, Kabupaten Tulang Bawang memang sangat tertutup dalam pengggunaan Anggaran, saya sangat mendukung adanya Forliga yang dibentuk oleh seluruh para Ketua Organisasi Pers yang ada di Tulang Bawang, hal ini menunjukan kepedulian sesama pers, dan sangat saya Apresiasi.

Saya juga mengingatkan kepada Kominfo Kabupaten Tulang Bawang yang di bawah pimpinan Pj. Bupati Qudrotul Ikhwan, soal anggaran yang mulanya 6,6 menjadi 1,6 ini tolong jelaskan secara transparan, apa lagi ini tahun politik, ada beberapa point soal Anggaran Publikasi Media Tulang Bawang, yang harus sama-sama kita ketahui dalam penggunaan Anggaran yaitu :

1. Tahun Politik Pemkab harus menjaga kondusifitas.

2. Politik anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pemkab.

3. Pemkab harus jelaskan kemana Rp 6,6 M.

4. Pihak-pihak terlibat, Kominfo harus detail menjelaskan kepada media.

5. Kalaupun terdistribusi dana tersebut kemana saja. Prinsip keadilan harus ditegakkan.

6. Pengawasan DPRD kemana?

7. Pun Kalau terjadi perubahan, pemkab harus menjelaskan.

8. Kalau terjadi bancakan terhadap anggaran tersebut, minta kepada inspektorat, BPK untuk melakukan pemeriksaan.

9. Karena nilai yang begitu besar, bisa saja dilaporkan ke KPK. Yang penting dilengkapi data-datanya.

10. Pj. Bupati bertanggungjawab terhadap hal ini.

Selain dari pada point diatas, Ketua JMSI Lampung juga mengingatkan Aparat penegak Hukum karena ini tahun politik, ayo kawal penggunaan Anggaran yang ada di Pemkab Tulang Bawang, dan seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Lampung, agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan tidak adanya Mafia Anggaran oleh Tikus Berdasi. “Tegasnya”

Harapan saya selaku Ketua JMSI Lampung, agar Aparat penegak Hukum tidak Tidur, serta semoga upaya dari seluruh Ketua-ketua organisasi Pers yang ada di Tulang Bawang membuahkan hasil yang baik dan tetap menjaga marwah sebagai insan pers dan semangat dalam menjalankan tugasnya. “Tutupny” (**)

Artikel ini telah dibaca 94 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kloter Terakhir Lampung Tiba di Debarkasi Antara, Penyelenggaraan Haji Tahun 2024 Dinilai Mumtaz

21 Juli 2024 - 11:05 WIB

Kolaborasi PPNI – JMSI akan Saling Menguatkan

21 Juli 2024 - 11:00 WIB

Peduli Sesama, AKBP James Sambangi Dua Warganya Pasca Operasi Gratis di RS Bhayangkara Polda Lampung

20 Juli 2024 - 15:41 WIB

Polres Tulang Bawang Mendapatkan Reward Dari Polda Lampung, Ipda Bastian Sampaikan Pesan Ini

19 Juli 2024 - 10:51 WIB

Hutan Rusak, Masyarakat Geram tidak ada Tindakan oleh Petugas Pengelola TAHURA

19 Juli 2024 - 07:27 WIB

Hari Keempat Operasi Patuh Krakatau 2024, Satlantas Polres Tulang Bawang Tindak Ratusan Pelanggar

18 Juli 2024 - 22:43 WIB

Trending di Berita Terkini