TAK ADA TIMBUNAN PEMBANGUNAN TPT PEKON SUKARATU DIDUGA KURANGI VOLUME

0
84

PRINGSEWU (HP) – Melalui Dana Desa (DD) Tahun 2019 Tahap I (Satu) Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, melaksanakan pembangunan fisik berupa kegiatan tembok penahan tanah (TPT) yang berlokasi di Dusun I terlihat tidak memperhatikan kemanfaatannya.

Berdasarkan pantuan media ini dilapangan, Jum’at (2/10/20) terlihat pada hasil akhir fisik pembangunan talud tersebut ketinggiannya sudah melebihi badan jalan bak berbentuk kolam renang.

Hal inipun dikeluhkan salah seorang warga setempat yang enggan namanya disebutkan, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tidak dilakukan penggalian terlebih dahulu dan hasilnya talud lebih tinggi daripada badan jalan.

“Setahu saya pada pelaksanaannya tidak dilakukan penggalian terlebih dahulu,Talud lebih tinggi dari badan jalan sehingganya pada musim hujan badan jalan tergenang air dan becek,” ungkap sumber kepada media ini, Jum’at (2/10/20).

Lanjut dia, bahwa belum lama ini dari pihak Inspektorat Kabupaten Pringsewu, pernah turun langsung ke lokasi dan meminta kepada pihak pekon untuk memperbaiki pembangunan tersebut dengan melaksanakan penimbunan pada badan jalan.

“Inpektorat sudah turun ke lokasi dan meminta pihak pekon untuk menimbun badan jalan, namun nyatanya sampai saat ini belum ada penimbunan,” tambah dia.

Terpisah, Munzilin selaku tim pelaksana kegiatan (TPK) Pekon Sukaratu, membenarkan bahwa inspektorat memang sudah turun langsung ke lokasi pada saat monitoring dan evaluasi.

“Benar Inspektorat turun ke lokasi, akan tetapi bukan berarti pekerjaannya yang bermasalah, memang kalau setiap usai pelaksanaan pembangunan inspektorat turun langsung ke lokasi untuk memeriksa hasil pekerjaan, lagi pula bukan hanya Pekon Sukaratu saja, mungkin semua pekon pasti di cek oleh pihak inspektorat,” kilah Munzilin.

Masih dikatakan Munzilin, pembangunan talud sepanjang 230 M tersebut pelaksanaan pada tahap I (satu) sebelum pandemi covid 19.

“Pada saat inspektorat turun ke lokasi ada sedikit teguran yaitu mengenai tanah timbunan, saya mengakui itu kesalahan saya, dan saya akan bertanggung jawab selaku pelaksana dan akan segera melakukan penimbunan kembali, apalagi saya sudah membuat surat perjanjian kepada Inspektorat untuk menyelesaikannya, paling lambat sampai akhir bulan November 2020,” ujar Munzilin.

Disisi lain menurut Sahlani, Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Pringsewu, dalam proses pembangunan fisik yang dianggarkan melalui dana desa sudah matang dalam perencanaan, juga realisasinya pun harus sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB), jadi tidak ada alasan pekerjaan akan diselesaikan dengan menggunakan anggaran dana desa pada tahap berikutnya.

“Harus jelas pihak pekon dalam melaksanakan pembangunan. Sebab, setiap kegiatan pastinya mengacu pada RAB dan Gambar kerja, ini sudah termasuk bukti bahwa ada unsur kesengajaan, jika tidak ketahuan bisa aman,” pungkas Sahlani. (Deni)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here