Lampung Timur (HP) – Pemilihan Kepala Desa Taman Bogo Lampung Timur bersengketa masih  di proses Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Karang. Pemilihan kepala desa di desa taman bogo kecamatan porbolinggo masih bersengketa, berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala desa Taman Bogo, Kecamatan Probolinggo Lampung Timur Nomor:23/-PILDES/XI/2019 Tanggal 21 Nopember 2019, pasal nya bakal calon dari peserta kepala tidak lolos dalam seleksi tes pemilihan calon kepala desa, di tingkat panitia.

Dalam hal ini di katakan oleh, Dwi amperaono salah satu bakal calon kepala desa yang posisi nya saat ini adalah inkumben tidak di loloskan oleh panitia di karenakan penilaian Panitia tidak Fair, ” saya mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa, dan memang kebetulan di desa taman bogo yang ingin mencalonkan diri jadi kepala desa ada 9 orang, sesuai peraturan bupati lampung timur, apabila calon kepala desa lebih dari 5 orang maka akan di adakan seleksi dan tes yang harus di lalui para peserta calon, salah satunya tertuang di dalam perbup, dan kebijakan lain di buat peraturan oleh panitia pemilihan kepala desa masing masing.

Dalam hal ini saya selaku inkumben merasa kecewa karena panitia di duga tidak fair dalam menjalankan tugasnya, saya tidak diloloskan dalam tes yang di atur oleh panitia pemilihan kepala desa dalam jumlah hasil nilai.

Saat di konfermasi pihak  tim kuasa hukum Dwi Amperaono mengatakan, Kami dari kantor hukum Okta Virnando SH, MH. E. Rudiyanto, S.E, S.H, dan  Rekan, sudah melakukan upaya mediasi terhadap panitia, tapi alhasil panitia pemilihan Kepala Desa masih bersih kukuh, bahwa  apa yang dilakukanya panitia sudah benar.

Lebih lanjut tim kuasa Hukum mengatan, bahwa sengketa ini masih dalam upaya hukum dengan melakukan gugatan  sengketa di PTUN Pengadilan Tata Usaha Tanjung Karang, Bandar Lampung Nomor:15/G/2019/PTUN-BL dan kami  telah mengirimkan surat penunundaan kepala desa Taman Bogo terpilih  kepada Bupati Lampung Timur tertanggal 23 Desember 2019,  karena masih dalam sengketa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, nanti pihak Pengadilan yang yang memutus sengketa ini sesuai dengan Undang-undang dan hukum yang berlaku dengan seadil adilnya.(hairul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here