Pringsewu Ditetapkan Masuk Zona Merah Covid-19: Ketua Komisi IV DPRD Pringsewu Bilang Kinerja Gugus Tugas Belum Maksimal

0
115

Pringsewu (HP) – Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Pringsewu semakin hari meningkat, Kabupaten Pringsewu masuk zona merah.

Demikian dikatakan oleh Juru Bicara Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pringsewu dr.Nofli Yurni saat gelar press release, Selasa (19/1/2021).

Diketahui, jumlah total kasus terkait Covid hingga hari ini sejumlah 248 kasus. Dengan rincian 45 orang masih melakukan isolasi mandiri, 193 orang sembuh, meninggal dunia 10 orang, kasus probable/ meninggal 8 orang dan suspek 23 orang.

“Dari penambahan kasus baru-baru ini rata-rata dari kalangan tenaga kesehatan (nakes) dan juga ASN,” kata Nofly.

Padahal, sejak pandemi Covid-19 dari bulan Maret hingga Oktober 2020, kasus terkonfimasi positif di Pringsewu hanya sejumlah 26 orang.

“Kemudian kasus meningkat dari November 2020 sampai Januari 2021. Penambahan sampai 220 kasus lebih. Maka dari itu Pringsewu masuk zona merah,” tambahnya.

Padahal, diakui Nofly, sejauh ini Gugus Tugas sudah berusaha secara maksimal untuk menekan dan meminimalisir penambahan kasus Covid-19

“Yah saya gak ngerti lagi, semua sudah dirapatkan, semua sudah bergerak. Akan tetapi faktanya sampai hari ini, tenaga kesehatan banyak yang terpapar Covid,” ungkap dia.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Pringsewu Suryo Cahyono mengatakan, Pringsewu masuk zona merah karena kurangnya sosialisasi dari Gugus Tugas Covid-19 ke masyarakat.

“Ya kalau kaitan dengan zona merah berarti pelaksaan Perbup kita sampai tingkatan implementasi ke bawah itu belum dipatuhi . Lalu masyarakat masih menganggap Covid ini penyakit biasa,” kata Cahyo saat dihubungi via telepon, Selasa (19/1/2021).

Menurut Cahyo, pemerintah harus secara massif menggencarkan sosialisasi 3M ( memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).

” Dan perketat kalau ada acara-acara yang menimbulkan keramaian, minimal ditunggu oleh Gugus Tugas seperti di Bandar Lampung. Meskipun kita tidak memberhentikan, tapi dalam konteks acara keramaian, harus tetap lakukan protokol kesehatan. Dan kalaupun tindakan preventif dinilai tidak cukup, harus dilakukan tindakan represif sesekali,” pungkasnya. (Deni)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here