Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

Ada dua pijakan substantif yang dapat menggambarkan fenomena “politik” di Indonesia belakangan ini. Dua pijakan itu sejatinya menjadi pendekatan kunci pemerintah dalam mengambil tindakan, sekaligus masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Pertama, Jokowi secara konstitusional adalah pemenang pemilu pada april 2019 lalu dengan perolehan suara 55.5%, artinya ia mengungguli lawan politiknya dengan 10% suara lebih dan yang terpenting ada lebih dari 85 juta penduduk Indonesia mempercayakan pilihannya kepada Jokowi. Kedua, protes publik (pelajar, mahasiswa, dan berbagai kekuatan civil society) yang begitu masif pasca kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah dan DPR, berupa persetujuan bersama terhadap beberapa RUU. Protes tidak saja ditujukan terhadap substansi RUU yang kontraversi, namun juga proses pembuatan RUU yang tidak demokratis terutama terhadap penjaringan sekaligus pengakomodasian aspirasi publik.

Terhadap fenomena kedua, tentu pemerintah (presiden dan DPR) tidak bisa menutup mata dan telinga begitu saja. Demo, aksi, protes, unjuk rasa atau berbagai sebutan lain adalah ruang bagi rakyat bukan hanya untuk menyampaikan aspirasinya semata, tetapi sekaligus juga sebagai alarm/pengingat bagi pemerintah, yang memiliki pijakan filosofis, sosilogis, dan yuridis di Indonesia. Secara filosofis, kedaulatan rakyat sebagai amanat lansung dari sila keempat Pancasila menjadi pijakan dasar bahwa kehidupan bernegara dan berbangsa (meminjam istilah Abraham Lincoln) adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam bahasa sederhana, barangkali dapat diartikan bahwa semua kebijakan pemerintah harus berasal dari keinginan rakyat, dengan mengikutsertakan rakyat, dan hasilnya untuk kemakmuran rakyat. Ketiganya adalah satu kesatuan makna yang tidak dapat dipecah-pecah dengan mereduksir salah satunya. Pemerintah misalnya, tidak dapat mengatakan dengan alasan kemakmuran rakyat, lalu meniadakan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, secara sosiologis, sebaik dan selogis suatu kebijakan menurut pemerintah, jika tidak berasal dari rakyat atau tidak disetujui oleh rakyat, kebijakan itu tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan secara yuridis, tidak diragukan lagi pijakannya dalam konstitusi Indonesia, bahkan sebelum dan sesudah amandemen.

Sayangnya, apa yang ditampilkan oleh pemerintah, baik aparat kepolisian maupun menteri-menteri pembantu presiden, sama sekali tidak menempatkan kedaulatan rakyat dalam porsi yang proporsional. Bahasa-bahasa yang dibangun oleh beberapa menteri dalam menanggapi unjuk rasa, juga sikap “brutal” yang ditampakkan oleh kepolisian dalam menghadapi masa, justeru menjadikan rakyat berhadap-hadapan dengan pemerintah. Komunikasi politik yang tampak dipermukaan, memperlihatkan Indonesia adalah negara yang berkedaulatan negara, bukan rakyat.

Agenda Lain Di luar itu, bersamaan dengan masifnya aksi-aksi yang dilakukan belakangan ini, muncul pula agenda lain untuk menggagalkan pelantikan atau menurunkan Jokowi sebagai presiden. Harus diakui, bahwa unjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah dengan upaya menurunkan presiden adalah dua hal yang sangat jauh berbeda. Di awal, penulis sudah menyinggung bahwa legitimasi keterpilihan presiden Jokowi sangat kuat dengan didukung oleh lebih dari 85 juta penduduk Indonesia. Kedua, menurunkan presiden atau impeachment memiliki mekanisme tersendiri yang harus melewati prosedur politik dan hukum, baik di DPR dan MPR secara politik, maupun Mahkamah Konstitusi secara hukum. Dan pristiwa ini, hampir tidak mungkin terjadi karena pengesahan RUU yang selama ini diprotes adalah persetujuan bersama antara presiden dan DPR (seluruh fraksi). Oleh karenanya, secara konstitusional, hampir tidak ada peluang untuk “menggagalkan” pemerintahan.

Namun demikian, tentu pemerintah tidak bisa membiarkan peristiwa belakangan ini terus berlarut. Presiden harus dengan tegas mengingatkan kepolisian agar merubah pola pendekatan, termasuk mengusut dengan tuntas peristiwa terbunuhnya beberapa orang peserta unjuk rasa. Kalau bersalah, pemerintah harus bertanggung jawab dan gentleman meminta maaf, tapi jika tidak, publik berhak tau siapa pelakunya. Presiden juga harus mengingatkan para menterinya agar menahan diri untuk terus mencitrakan diri. Respon pemerintah yang ditampilkan oleh beberapa menteri belakangan ini, justeru kontraproduktif dengan keinginan massa, yang justeru memancing unjuk rasa yang semakin besar.

Konkretnya, terhadap RUU yang sedang dalam proses mendapatkan persetujuan bersama, presiden harus menundanya terlebih dahulu, untuk melakukan penjaringan atas aspirasi publik lebih jauh. Sedangkan untuk RUU yang telah disetujui bersama dan menunggu masa pengesahan oleh presiden (termasuk RUU KPK), presiden harus segera mengoreksinya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Tentu presiden dapat saja menunggu perubahan UU itu melalui legislatif review di DPR, atau judicial review di MK, namun keduanya tidak akan berdampak positif terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah. Padahal, dalam hitungan hari ke depan, presiden akan dilantik kembali untuk periode kedua. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here