GERAKAN PEMUDA HEBAT (GPH) DORONG PROFESIONALITAS KEJARI  TUBA

0
136

TULANG BAWANG (HP) — Ketua LSM Gerakan Pemuda Hebat (GPH) mendorong pihak Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk mengedepankan profesionalitas dalam penegakan hukum, terutama dalam penanganan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan Negeri  Tulang Bawang.   Hal ini disampaikan oleh Ketua LSM Gerakan Pemuda Hebat (GPH) Trova Pratama, S.Kom kepada awak media pada  Rabu (27/01/2020).

Menurut Trova bahwa perwujudan profesionalitas dalam penegakan hukum akan berdampak positif terutama  dengan munculnya  kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, selain itu penegakan hukum akan lebih maksimal tanpa adanya tebang pilih.

“Perwujudan profesionalitas dalam penegakan hukum akan berdampak positif terutama  dengan munculnya  kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, selain itu penegakan hukum akan lebih maksimal tanpa adanya tebang pilih. Oleh karenanya kami LSM Gerakan Pemuda Hebat (GPH) mendorong pihak Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk mengedepankan profesionalitas dalam penegakan hukum, terutama dalam penanganan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan Negeri  Tulang Bawang saat ini” kata Trova.

Terkait penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang perkara kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan Tulang Bawang Tahun 2019, Trova memberikan apresiasi atas kinerja Kejaksaan Negeri Menggala yang telah bekerja mengungkap perkara tersebut.  Hanya saja LSM Gerakan Pemuda Hebat masih berfikir mengapa tersangka dalam perkara kasus korupsi tersebut tidak ditahan oleh pihak Kejaksaan.

Menurut Trova bahwa tersangka dapat dilakukan penahanan dengan didasarkan pada alasan-alasan yang salah satunya adalah subyektif.   Dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP , yaitu “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.’” Ketentuan ini disebut sebagai syarat subyektif penahanan.

“Tersangka dapat dilakukan penahanan dengan didasarkan pada alasan-alasan yang salah satunya adalah subyektif sebagaimana dlam pasal 21 ayat (1) KUHAP.  Kami selaku  masyarakat yang memiliki hak  mengontrol dan memantau merasa khawatir tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti sehingga dapat menghambat kerja penyidik Kejaksaan dalam penyelesaian perkara kasus tindak pidana korupsi ini” terang Trova.

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang (N) sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan Tulang Bawang Tahun 2019 yang merugikan keuangan Negara. Penetapan tersangka tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Negeri Menggala Nomor: Print.02/L.8.18/Fd.1/11/2020 tanggal 17 November 2020 dan surat perintah penyidikan perpanjangan Nomor 02/L.8.18/Fd.1/11/2020 tanggal 17 Desember 2020.

Menurut Kasi Intel Kejari Tulang Bawang, Raden Akmal bahwa pengusutan kasus tersebut lantaran pada pengelolaan DAK 2019 dilaporkan ada pemotongan di setiap sekolah penerima DAK.  “Pemotongannya bervariasi  mulai dari 10 sampai 12,5 persen. Sementara tersangka (N) tidak kita tahan karena yang bersangkutan selalu kooperatif,” ungkap Raden Akmal.

Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang  juga telah mengirim surat kepada KPK terkait pemberitahuan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut bernomor B-134/L8.18/Fd.1/01/2021 tertanggal 20 Januari 2021 dan ditujukan kepada ketua KPK RI di Jakarta. (JR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here