Way Kanan (HP) — Bupati Way kanan Raden Adipati Surya, S.H., M.M, beserta Wakil Bupati Way kanan Drs. Ali Rahman, S.T menghadiri Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 yang di selenggarakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Way kanan. Selasa 30/3/2021

Bupati Way kanan Raden Adipati Surya, S.H., M.M dalam sambutan nya menyampaikan Laporan pertanggung jawaban (LKPJ) yang merupakan manifestasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan serta Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggung jawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020 yang merupakan sarana evaluasi kinerja penyelengaraan urusan pemerintahan untuk perbaikan kedepan.” Kata Raden Adipati Surya

Selanjutnya Raden Adipati juga menerangkan Secara substansi, Bahwa laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2020 merupakan hasil evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Way Kanan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan tolok ukur kinerja berdasarkan pencapaian target pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021.” Papar Bupati Way kanan

Raden Adipati Surya juga menyampaikan Bahwa, Kepala Daerah sesuai peraturan di atas, berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tentu nya Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Yakni memuat Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, Serta Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya. Kata Raden Adipati Surya.

Selanjutnya Raden Adipati Surya juga menuturkan Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, yang meliputi Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat, dan Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan Sa’at ini keadaan yang terjadi pada tahun 2020 Yakni Pandemi covid-19 yang mempengaruhi hampir keseluruhan sendi kehidupan.

Karena Akibat pandemik covid 19 tersebut telah membuat tekanan berat bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, Berkurang nya pendapatan yang berasal dari dana transfer dan adanya kebijakan refocusing serta realokasi anggaran tidak hanya menyebabkan penundaan beberapa agenda pembangunan daerah, tetapi juga terjadi perubahan skenario pembangunan.”Lanjut Bupati Way kanan

Selain itu Raden Adipati Surya juga menuturkan “Akibat Covid 19 juga berdampak pada kapasitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur, Tentu Hal ini berdampak juga pada capaian kinerja tahun 2020.” Kata Raden Adipati Surya (Wanda Jr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here